Kudeta Myanmar, Unjuk Rasa Berujung Penembakan Demonstran Oleh Aparat

Kudeta Myanmar yang dilakukan militer Myanmar hingga sekarang masih terus berlanjut meski mendapatkan kecaman dari berbagai negara. Unjuk rasa penolakan pun masih marak terjadi meskipun banyak berujung bentrok. Hingga saat ini, kudeta Myanmar telah memakan sebanyak 521 korban jiwa sejak kudeta berlangsung 1 Februari 2021 lalu.

Pengunjuk rasa yang menjadi korban kebrutalan militer pun banyak yang tewas dalam protes yang damai. Junta militer memberlakukan darurat militer di beberapa kota Yangon dimana para komandan mendapat banyak kuasa untuk membasmi perbedaan pendapat.

Meskipun telah memakan ratusan korban jiwa, warga Myanmar dari berbagai latar belakang masih beramai-ramai melakukan aksi demonstrasi dari subuh hingga gelap. Demonstrasi terkini yang berujung bentrok terjadi di Kota Monywa menewaskan sebanyak 5 orang demonstran. Tewasnya demonstran terjadi akibat aparat yang menggunakan granat dan peluru tajam untuk memukul mundur para demonstran.

Situasi di Myanmar yang kian memanas ini pun menggerakkan kelompok milisi etnis yang melakukan serangan di daerah masing-masing. Salah satunya adalah dari pihak kelompok etnis Karen yang berbasis di negara bagian Kayin dekat perbatasan Thailand. Militer pun membalas dengan serangan udara yang brutal sehingga banyak warga yang kabur menuju Thailand. Setelah kejadian tersebut, militer menyatakan bahwa tidak akan menyerang milisi etnis bila tak berulah. Tetapi setelah itu 10 kelompok milisi etnis kembali menyatakan dukungan terhadap para demonstran.

Latar Belakang Terjadinya Kudeta Myanmar

8888 uprising

Sejak kemerdekaannya pada tahun 1948, Myanmar sudah mengalami ketidakstabilan politik. Lalu, pada tahun 1958 militer Myanmar membuat pemerintahan sementara. Meskipun pada tahun 1960 pemerintahan dikembalikan kepada pemerintahan sipil, pada tahun 1962 terjadi kudeta yang dipimpin oleh Ne Win dan berlangsung selama 26 tahun.

Pada tahun 1988, terjadi pemberontakan nasional akibat pengelolaan ekonomi yang buruk. Pada tahun 1990, militer mengizinkan diselenggarakannya pemilihan bebas. Namun ketika partai demokrasi menang telak, militer menolak untuk menyerahkan kekuasaan dan menangkap Aung San Suu Kyi.

Lalu kembali pada tahun 2011, Myanmar memulai transisi menuju arah demokrasi. Pada pemilihan tahun 2015 partai demokrasi NLD menang melawan militer, namun militer tetap mendapatkan cukup banyak kekuasaan, termasuk hak untuk menunjuk sebanyak seperempat anggota parlemen.

Pada 8 November 2020, partai NLD memenangkan 396 kursi dari total 476 kursi di parlemen, dimana partai perwakilan militer hanya mendapatkan 33 kursi. Militer tidak menerima hasil yang didapat dan menganggap pemilihan tidak sah karena terjadi kecurangan. Pada akhirnya terjadilah kudeta dimana militer menangkap pejabat-pejabat terpilih dan membentuk pemerintahan militer darurat.

Unjuk Rasa Menentang Kudeta Dan Respon Militer

jenderal myanmar

Sejak awal kudeta berbagai bentuk demonstrasi dan pemberontakan telah dilakukan oleh aktivis pro-demokrasi. Namun seiring berjalannya waktu, kegiatan tersebut semakin berbahaya dengan personil militer diizinkan untuk menggunakan senjata api untuk menekan aksi unjuk rasa yang ada. Selain korban jiwa, banyak juga aktivis yang ditangkap oleh militer Myanmar sebagai tahanan politik.

Militer Myanmar sendiri menangkal para pemberontak dengan cukup keras, pengunjuk rasa ditertibkan dengan senjata api, aktivis ditangkap dari penggeledahan paksa ke rumah-rumah warga. Militer maupun kepolisian Myanmar pun belum memberikan komentar terhadap pembunuhan yang terjadi dalam aksi unjuk rasa. Panglima Militer yang mengepalai aksi kudeta malah mengancam bahwa akan ada banyak korban yang jatuh bila perlawanan terus dilanjutkan.

Tindakan militer Myanmar ini telah menuai banyak kecaman dari negara lain. Utusan khusus PBB untuk Myanmar telah berbicara dengan perwakilan junta mengenai sanksi yang lebih berat terhadap dan upaya mengisolasi Myanmar. Namun mereka menyatakan bahwa sudah terbiasa dengan sanksi dan mereka selalu bisa bertahan. Dalam sidang umum PBB, Duta Besar Myanmar mendesak lembaga internasional untuk menggunakan cara apapun demi mengintervensi kudeta yang terjadi di Myanmar.