Unjuk Rasa Untuk Penolakan Omnibus Law

Omnibus Law – Peraturan yang dibuat pemerintahan kadang bukan nya menjadi pelindung bagi masyarakatnya. Namun menjadi senjata yang menindas rakyat kecil yang tidak mempunyai kekuasaan. Sebut saja Indonesia sendiri yang sekarang dilanda demo besar-besaran yang dilakukan di semua provonsi yang ada di Indonesia. Demo ini banyak diikuti hampir seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Unjuk rasa ini sama terkenal nya dengan Sejarah Women’s Suffrage Parade Yang Dilakukan di Inggris dulu.

Walaupun di tengah pandemi yang mengancam tanah air seperti sekarang ini, masyarakat tidak takut untuk mengutarakan ketidak setujuan mereka tentang di tetapkan nya undang-undang yang di keluarkan pemerintah tersebut. Banyak masyarakat yang melakukan demo dengan turun kejalanan dengan membawa banyak spanduk yang berisikan pendapat dan proses mereka. Dengan mengenakan masker, ribuan bahkan jutaan masyarakat di masing-masing provinsi di Indonesia turun kejalanan. Mereka berkumpul disuatu tempat yang telah ditetapkan dan berjalan secara bersamaan menuju kantor DPR dimasing-masing tempat yang berbeda.

Protes Terhadap Undang-undang Omnibus Law

Pada dasarnya penolakan yang dilakukan untuk undang-undang yang baru saja keluar ini adalah mengenai pengekangan terhadap hak buruh pada masyarakat. Penolakan tidak hanya datang dari lapisan masyarakat saja. Banyak juga artis dan para pejabat negara yang kontra dengan keputusan peluncuran undang-undang tersebut.

“Virus corona berdampak pada beberapa orang hingga satu generasi, tapi UU Omnibus Law akan berdampak pada tujuh generasi dan menciptakan generasi pekerja kontrak yang bisa diberhentikan kapan saja, tanpa ada keamanan dan jaminan pekerjaan,” kata Solihin, buruh di Jakarta kepada wartawan BBC News Indonesia Raja Eben Lumbanrau, pada Kamis (08/10) lalu.

Protes Terhadap Undang-undang Omnibus Law

Banyak suara mayarakat Indonesia yang di tuangkan dalam demo yang dilakukan tersebut, dan memang datang dari lubuk hati mereka. Ada juga salah satu pekerja buruh yang menyatakan jika dampak UU Omnibus akan lebih menakutkan dibandingkan dengan ancaman virus Corona ungkap Ade Supyani.

Menurutnya jika seseorang terkena Corona akan bisa sembuh dan dampak nya akan dirasakan pada hari itu saja. Namun beda hal nya dengan kerentuan peraturan yang dibuat tersebut, dimana ketentuan tersebut dijalankan bukan nya akan membuat masyarakat menjadi tentram menjalani kehidupan nya. Namun malah akan merugikan masyarakat Indonesia bukan hanya satu keturunan namun dari keturunan ke turunan selanjutnya. Yang dimaksudkan disitu bahwa Omnibus hanya akan berpengaruh sangat jelek kepada kelangsungan jalan nya perkembangan yang ada di Indonesia.

Isi Peraturan Yang Di Protes

Isi Peraturan Yang Di Protes

Dari banyaknya pasal yang ada di Undang-undang tersebut, ada tiga pasal yang sangat tidak disetujui oleh masyarakat Indonesia. Diantaranya adalah:

  • Tidak adanya batas waktu dan jenis pekerjaan dalam sistem kontrak yang mana hal tersebut dapat berdampak buruk pada buruh. Dimana buruh yang bekerja tidak akan dapat mengetahui bagaimana secara jelas nya pekerjaan mereka di buat dan sampai mana kontrak mereka tersebut akan dimulai dan berakhir.
  • Peraturan yang dibuat tersebut menyatakan jika para buruh tidak akan mendapatkan jaminan sosial, seperti tunjangan hari raya, pensiun dan juga kesehatan.
  • Terakhir adalah penghapusan upah minimun sektoral (provinsi dan kabupaten), yang mana dengan dibuatnya upah minimum kabupaten/kota. Serta diwajibkannya penerapan upah minimum provinsi (UMP) yang nilainya jauh lebih rendah.

Tiga pasal tersebut jelas saja sangat merugikan banyak buruh yang mana hanya akan menjadikan mereka budak saja tanpa mendapatkan imbalan yang setimpa dengan pekerjaan yang mereka lakukan. Mendengan banyak nya protes yang datang dari masyarakat Indonesia, pemerintahan pun menanggapinya dengan mengatakan. Jika keputusan tersebut dilakukan untuk mengurangi kerugian yang lebih besar lagi akibat dari pandemi yang melanda tanah air tersebut.