Demo UU Cipta Kerja Mencoreng Sepak Terjang Jokowi Sepanjang Pemerintahannya

Demo UU Cipta Kerja baru saja digelar oleh sekumpulan mahasiswa dari berbagai seluruh penjuru Indonesia menuju pusat ibukota yaitu DKI Jakarta. Mereka berjalan kaki layaknya sedang melakukan parade sambil mengangkat poster berisi gugatan maupun penolakan akan terjadinya omnibus law secara serempak.

Padahal kita baru saja merayakan peringatan satu tahun terpilihnya pak Jokowi sebagai presiden Republik Indonesia kembali untuk kedua kalinya. Sayang sekali, nampaknya kali ini beliau harus menerima kenyataan bahwasanya demo besar – besaran oleh pelajar akan mencoreng nama baiknya di putaran kedua masa pemerintahannya.

Demo UU Cipta Kerja Mencoreng Sepak Terjang Jokowi Sepanjang Pemerintahannya

Sejumlah anggota yang tergabung dalam pembela HAM menyatakan bahwa 12 bulan belakangan Indonesia sedang mengalami degradasi demokrasi. Mereka merasa seolah pemerintah begitu rajin membungkam hak rakyat untuk mengemukakan pendapatnya di muka umum maupun ranah sosial media sekalipun karena khawatir terancam masuk bui.

Banyak pengamat politik menyampaikan jikalau kali ini Jokowi tidak lagi sama dibandingkan dengan kepemimpinannnya yang pertama kali. Jika dulu ia banyak memiliki musuh, kini pakde Jokowi justru menerima koalisi gendut sehingga sistem pemerintahannya nyaris sempurna karena seluruhnya sepakat satu suara.

Menariknya, kondisi ini malah menciptakan blunder dimana praktek demokrasi menjadi terbatasi dan banyak mengalami penyunatan. Walaupun tidak sekejam ancaman pada masa Orde Baru, namun dampaknya masih cukup terasa manakala kita menonton televisi berulang kali memberitakan penangkapan rakyat sipil.

Demo UU Cipta Kerja Terbatasi Pergerakannya Oleh Pemerintah

Demo UU cipta kerja kini bergerak secara terbatas karena kegiatannya serba dicekal oleh pihak pemerintah dari berbagai sisi agar mencegahnya berkembang. Pasalnya, gelombang massa yang ikut demo dari hari ke hari semakin bertambah banyak dari ratusan menjadi belasan ribu orang dalam tempo singkat.

Kita pun masih ingat bagaimana pemerintah negeri gajah begitu kewalahan menghadapi rakyatnya karena demonstrasi Thailand meniru Hongkong sebagai teladan. Lantas, apakah Indonesia nantinya akan mengikuti jejak negara tetangga dan mulai mengaplikasikannya dalam orasi mereka selama beberapa waktu ke depan?

Demo UU Cipta Kerja Terbatasi Pergerakannya Oleh Pemerintah

Jika kita memperhatikan dengan teliti, pemerintahan kali ini merupakan yang terkuat sepanjang sejarah berdirinya Republik Indonesia. Bagaimana tidak, lihat saja bagaimana tim oposisi Jokowi cenderung santai dan lembek, tidak seperti beberapa tahun lalu yang selalu menyindir acap kali Jokowi bergerak barang sedikit saja.

Lebih lanjut, bahkan jumlah pendukung oposisi terlalu sedikit yang menduduki kursi kepemimpinan di lembaga pemerintahan sepanjang periode 2 Jokowi. Oleh sebab itu, tidaklah mengherankan apabila kita melihat kali ini pemerintah dapat bergerak secara leluasa tanpa perlu khawatir dipantau oleh musuhnya.

Satu tahun lalu, mahasiswa mendeklarasikan bahwasanya mereka ingin mengambil peran tersebut dan menjadi oposisi pemerintah. Sayangnya, pemerintah yang sekarang dapat dengan mudah membungkam mulut rakyat cukup bermodalkan senjata pamungkas yaitu UU ITE.

Demokrasi Yang Tersunat Pasca Sistem Pemerintahan Menguat Jadi Satu Suara

Ribuan massa yang berasal dari kalangan mahasiswa serta kaum buruh lagi – lagi turun ke jalan dalam rangka demo UU cipta kerja pada Oktober 2020. Kejadian tersebut tepat memperingati satu tahun berlangsungnya pemerintahan Jokowi periode kedua sebagai seorang presiden alias pemimpin nomor wahid di Indonesia.

Massa menuntut bapak Jokowi untuk mempertimbangkan kembali keputusan mengesahkan UU cipta kerja yang dianggap merugikan rakyat. Saking banyaknya, UU ini sampai memeiliki julukan tersendiri bernama Omnibus Law dan selalu menjadi bahan olok – olok masyarakat khususnya netizen di sosmed.

Demokrasi Yang Tersunat Pasca Demo UU Cipta Kerja

Setidaknya 10 hari telah berjalan dan nampaknya demo UU cipta kerja ini masih terus berjalan secara serempak di beberapa kota besar Indonesia. Lagipula, sejumlah aktivis menilai bahwasanya setahun terakhir pemerintah cenderung banyak berkompromi terhadap kejahatan oleh para kaum berdasi.

Entah bagaimana, pemerintah Republik Indonesia seperti melindungi tindak korupsi, pengerusakan lingkungan, hingga eksploitasi sumber daya alam. Apabila warga membuka suaranya dan menyatakan keberatan, maka langsung diandam pidana dengan menggunakan jurus sakti bernama UU ITE.

Bukan hanya itu, pemerintah juga tidak segan – segan membongkar maupun memblokir akun sosial media sehingga melanggar privasi. Yang paling parahnya lagi, kita masih ingat bagaimana beberapa waktu belakangan Papua diputus aliran internetnya secara sengaja oleh pejabat setempat.